Pendidikan Agama di Sekolah Perlu Ditambah

BERITAJAKARTA.COM — 24-06-2010 14:31
Anggaran pendidikan di DKI Jakarta yang cukup besar membawa pengaruh positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Kondisi ini tidak hanya dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat kecil, tetapi juga mendapat apresiasi cukup besar dari kalangan DPRD DKI yang menilai program pendidikan yang diusung Pemprov DKI Jakarta dewasa ini sudah jauh lebih baik.

“Namun saya berharap penanaman agama dalam pendidikan juga harus ditambah. Karena muatan pendidikan budi pekerti luhur yang berkaitan dengan akidah, serta kearifan budaya masih sangat kurang. Padahal, anak didik perlu memiliki benteng diri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menjurus kepada hal yang negatif,” ujar Wasito Al Wasith, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai menjadi pembicara dialog interaktif bertajuk, Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan di DKI Jakarta yang diadakan Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI Jakarta di Masjid Ar-Rohmah, Jl Kampung Duri, RT 05/01 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (24/6).

Untuk itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengajak Pemprov DKI (eksekutif) bekerja sama merealisasikan perda khusus bidang pendidikan. Dia menyakini perda tersebut bisa memayungi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan pendidikan di daerah sebagai wilayah otonom. Seperti di antaranya pendidikan gratis, merealisasikan pengangkatan status sekitar 6 ribu guru bantu di Jakarta, serta bisa juga mengusulkan penambahan materi pendidikan akidah di sekolah-sekolah umum. Dari 37 jam pelajaran per pekan, pendidikan akidahnya hanya dua jam. Itu sangat tidak cukup, mestinya lebih dari itu misalnya empat atau enam jam, kata politisi yang juga warga Semanan ini.

Hal senada juga dikatakan pengamat pendidikan, Haris Sambas. Dia mengatakan, harus ada perimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan pembentuk sikap dan kepribadian anak didik. Pembentukan kepribadian dapat diambil dari sejumlah sumber seperti pelajaran agama, dari alam, dan bahkan bisa dari kearifan budaya tradisional. Singkatnya, selain bersumber pada agama, membentuk kepribadian juga bisa dari pola pendidikan yang bersifat multikultural, terangnya.

Ida Farida, salah seorang warga setempat yang juga penggiat dunia pendidikan mengakui, ketimpangan muatan pendidikan antara yang bersifat umum dengan pendidikan agama sangat berpengaruh dengan kualitas sikap dan sifat anak didik. Dia berharap, perda yang memayungi terkait dengan penambahan waktu pendidikan agama pada sekolah umum bisa terealisasi. Itu sangat penting, sejak dini mereka harus sudah dibiasakan dalam suasana dengan moralitas yang baik...................

Sumber: Berita Jakarta
Berita Lengkap: http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=39704  

Tawuran Bukti Lemahnya Pendidikan Akhlak di Sekolah

Selasa, 25 September 2012, 08:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin, menyesalkan tawuran antarpelajar yang menimbulkan korban jiwa seperti halnya yang terjadi pada Senin (24/9) siang di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan.

"Ini mengindikasikan betapa lemahnya pendidikan Akhlak dan budi pekerti terhadap siswa di sekolah,” tegas Zainuddin, Selasa (25/9).

Dalam pandangan Zainuddin, pemerintah terkesan kurang serius dalam upaya pembinaan akhlak siswa, pasalnya pendidikan agama di sekolah sangat minim yang hanya dua jam pelajaran. Akibatnya untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sulit untuk diterapkan.

Sebagian sekolah akhirnya menambah program ekstrakurikuler berupa rohis dan mentoring. Namun Zainuddin sangat menyayangkan jika aktivitas rohis di sekolah ini oleh sebagian pihak justru dikaitkan dengan tindak teroris. "Coba kalau para pelajar itu ikut semua program rohis, pasti tidak akan terjadi seperti ini," ungkapnya

Politisi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini menegaskan bahwa pemerintah harus mengkaji ulang implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah. Ia juga berharap orang tua dan sekolah harus selalu memberikan pengawasan dan juga pemahaman agama yang benar kepada anak agar dapat terhindar dari tindak anarkis.

Lingkungan masyarakat, menurut Zainuddin, juga diharapkan proaktif dalam upaya mencegah perkelahian pelajar itu lebih dini.

Zainuddin meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi anarkis dan premanisme yang terjadi termasuk tawuran pelajar ini. “Jangan biarkan kejadian ini terulang dan bertambah luas, agar tidak jatuh lagi korban lain,” pungkasnya.

Redaktur: Hazliansyah

Reporter: Indah Wulandari

Tawuran Bukti Lemahnya Pendidikan Akhlak di Sekolah

Selasa, 25 September 2012, 08:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin, menyesalkan tawuran antarpelajar yang menimbulkan korban jiwa seperti halnya yang terjadi pada Senin (24/9) siang di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan.

"Ini mengindikasikan betapa lemahnya pendidikan Akhlak dan budi pekerti terhadap siswa di sekolah,” tegas Zainuddin, Selasa (25/9).

Dalam pandangan Zainuddin, pemerintah terkesan kurang serius dalam upaya pembinaan akhlak siswa, pasalnya pendidikan agama di sekolah sangat minim yang hanya dua jam pelajaran. Akibatnya untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sulit untuk diterapkan.

Sebagian sekolah akhirnya menambah program ekstrakurikuler berupa rohis dan mentoring. Namun Zainuddin sangat menyayangkan jika aktivitas rohis di sekolah ini oleh sebagian pihak justru dikaitkan dengan tindak teroris. "Coba kalau para pelajar itu ikut semua program rohis, pasti tidak akan terjadi seperti ini," ungkapnya

Politisi dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I ini menegaskan bahwa pemerintah harus mengkaji ulang implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah. Ia juga berharap orang tua dan sekolah harus selalu memberikan pengawasan dan juga pemahaman agama yang benar kepada anak agar dapat terhindar dari tindak anarkis.

Lingkungan masyarakat, menurut Zainuddin, juga diharapkan proaktif dalam upaya mencegah perkelahian pelajar itu lebih dini.

Zainuddin meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi anarkis dan premanisme yang terjadi termasuk tawuran pelajar ini. “Jangan biarkan kejadian ini terulang dan bertambah luas, agar tidak jatuh lagi korban lain,” pungkasnya.

Redaktur: Hazliansyah

Reporter: Indah Wulandari

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

1. Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta adalah :
"Terwujudnya insan  yang cerdas, berkarakter,dan kompetitif "

2.Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, dirumuskan misi-misi
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yakni sebagai
berikut :

a. Mewujudkan insan yang professional, terampil, dan bugar

b. Mewujudkan akses pendidikan yang terjangkau

c. Mengembangkan pendidikan seni dan budaya daerah

d. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter.

e. Membentuk kepribadian yang religius, berkompetensi ilmu pengetahuan dan  kecakapan hidup.

f.Mewujudkan pencitraan publik yang kredibel dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan  pendidikan.

g.Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, relevan,  dan berdaya saing;

h.Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

i.Memassalkan  olah raga, menintensifkan pembibitan dan pembinaan olahragawan berprestasi.

Sumber:

http://www.dikpora-solo.net/halaman.php?id=10

DISDIKPORA: Kasek Harus Perhatikan Manajemen Sekolah

SOLO-Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Rakhmat Sutomo meminta setiap kepala sekolah (Kasek) memiliki tata kelola sekolah.

“Kasek harus lebih memperhatikan manajemen sekolah. Kasek harus bisa mengatur, mengelola dan mengendalikan sekolah,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balaikota Solo, Selasa (14/8/2012).

Oleh karena itu, lanjutnya, mulai Selasa ia akan melakukan pembinaan tentang tata kelola sekolah bagi kasek di Kota Solo, secara bergiliran. Untuk tingkat SD, pembinaan dilakukan per-Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Disdikpora di setiap kecamatan. Pembinaan kasek SMP, SMA/SMK akan dilakukan saat ada pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). “Hari ini [Selasa], pembinaan diberikan bagi kasek di UPTD Laweyan,” jelasnya.

Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Laweyan, Budi Paryono, menerangkan selain pengarahan dari Kadisdikpora, juga dilakukan sosialisasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) format terbaru. Selain kasek, sosialisasi juga diikuti bendahara BOS di setiap sekolah.

Ia menguraikan RKAS format terbaru ini perlu disosialisasikan karena ada beberapa perubahan mendasar. Antaralain format RKAS yang disesuaikan dengan perubahan jumlah siswa di setiap sekolah. “Jika tahun lalu jumlah siswa hanya 200 orang, mungkin tahun ini ada yang meningkat menjadi 250 siswa. RKAS tentu harus diganti,” terangnya.

Selain itu, ungkapnya, anggaran Bantuan Pendidikan Masysrakat Kota Solo (BPMKS) juga meningkat jika dibandingkan tahun lalu, sehingga harus disesuaikan. Ia menegaskan seorang kasek harus memastikan bahwa perencanaan kegiatan di sekolah harus valid dan tidak mengada-ada. “Semua pemasukan dan pengeluaran sekolah harus tercatat dan direncanakan seelumnya,” ujarnya.

Rakhmat menambahkan BPMKS periode Januari-Juni 2012, telah cair mulai Sabtu (11/8). Namun pencairan belum bisa dilakukan secara keseluruhan. Pasalnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) terjadi overload pengurusan pencairan dana. “Harapannya pekan ini semua cair,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Solo, Boeddy Soeharto, mengungkapkan Pemkot Solo telah mengoreksi sistem pencairan BPMKS agar tidak terjadi keterlambatan. Selama ini pencairan BPMKS terlambat, salah satunya karena sistem pencairan yang dilakukan per-UPTD. Akibatnya ketika ada satu sekolah saja yang berkasnya belum benar, semua terlambat. Ke depan, sedang dirumuskan model pencairan setiap sekolah. Jika suatu sekolah berkasnya sudah benar, BPMKS sekolah tersebut akan dicairkan, meski sekolah lain masih ada yang salah.

Bottom of Form