.

blog-indonesia.comWelcome to Smart Alzind Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CI-BI)

Minggu, 13 Januari 2013

M Nuh Gulirkan Opsi Alternatif Implementasi Kurikulum


Penulis : Syarief Oebaidillah
Jumat, 21 Desember 2012 23:07 WIB 

jJAKARTA--MICOM: Uji publik kurikulum 2013 akan segera berakhir. Masyarakat masih dapat berpartisipasi terhadap penyempurnaan kurikulum hingga hari Minggu (23/12). Sejumlah opsi terkait implementasi kurikulum telah ditawarkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengemukakan terdapat dua alternatif implementasi awal kurikulum baru. Pertama, kata dia, diterapkan pada beberapa kelas yaitu kelas I, IV, VII, dan X untuk seluruh sekolah. Alternatif kedua diterapkan pada kelas-kelas yang sama dengan alternatif pertama, tetapi untuk beberapa sekolah saja.

"Seandainya akan disepakati alternatif kedua, harus ada sekolah yang akreditasi C. Pemilihan sekolah tidak hanya melihat dari aspek pedagogik semata," kata M Nuh di sela-sela Raker dengan Komisi X DPR ,Jumat (21/12).

Kendati masih menunggu hasil uji publik, kata Nuh, jika alternatif kedua yang dipilih, ada beberapa pendekatan dalam pemilihan sekolah. Sekolah-sekolah tersebut dipilih dengan model populasi atau melalui pendekatan akreditasi.

"Memang harus dimulai, tinggal dipilih apakah di seluruh sekolah atau beberapa sekolah. Dua-duanya memiliki plus minus, yang kami perhatikan juga tentang kebersamaan," cetusnya.

Hemat dia, pemilihan sekolah tidak melihat status sekolah tersebut negeri atau swasta, letak geografis di kota atau di kabupaten. Pemilihannya juga tidak hanya pada sekolah yang memiliki infrastruktur bagus, tetapi justru spektrum luas terjangkau termasuk sekolah di pedalaman.

Adapun opsi lainnya, kata dia, terkait struktur kurikulum jenjang sekolah dasar. Ada dua usulan pemisahan mata pelajaran IPA dan IPS. Usulan pertama kedua mata pelajaran tersebut diterapkan mulai kelas IV sampai dengan kelas VI, sedangkan usulan kedua diterapkan mulai kelas V sampai dengan kelas VI. "Kelas I-III tidak ada IPA dan IPS, tetapi substansinya tetap diajarkan. Modelnya tematik integratif," pungkasnya. (Bay/OL-2) 
SUMBER:
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/21/371787/293/14/M-Nuh-Gulirkan-Opsi-Alternatif-Implementasi-Kurikulum

RSBI Dibubarkan, Ini Tanggapan Mendikbud: Legowo!


Srie, - Hari selasa (8/1) ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa dasar hukum yang digunakan bagi penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Sekolah Rintisan bertaratf Internasional (RSBI) dianggap inkonstitusional.
Konsekuansinya, RSBI/RSBI dinyatakan bubar, dan menjadi sekolah biasa tanpa label internasional. [Baca: Mahkamah Konstitusi:RSBI Dinyatakan Bubar!]
Lantas, bagaimanakah tanggapan dari Mendikbud, Mohammad Nuh? Mantan Rektor ITS ini menyatakan bahwa dirinya menghargai apapun keputusan MK.
"Tadi sudah diputuskan. Meski saya belum bisa mendapatkan putusan utuhnya, tapi apapun itu pemerintah sangat menghormati dan menghargai," kata Nuh dalam konferensi persnya di Kantor Kemendikbud, Selasa (8/1/2013), sebagaimana diberitakan di sini.
Nuh menjelaskan, bahwa keberadaan RSBI/SBI tak terlepas dari semangat reformasi yang hendak mengembalikan bangsa ini untuk dapat bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi dan krisis politik di akhir kekuasaan era Orde Baru (Orba).
Semangatnya, adalah ingin mensejajarkan diri dengan negara-negara lain yang sudah maju. Oleh karena itu, diadakanlah RSBI/SBI sebagai bagian dari upaya tersebut dalam bidang pendidikan.
Namun, ketika sekarang sudah diputuskan oleh MK bahwa RSBI/SBI harus bubar, maka pihak Kemendikbud menyatakan legowo, atau menerima dengan baik keputusan itu.
"Pemerintah tidak merasa kalah menang. Tinggal menjalannkan saja. Monggo kalau nggak boleh ada RSBI," ujar Nuh.
Selanjutnya, Nuh meminta para orang tua siswa yang belajar di RSBI untuk tidak perlu khawatir dengan keluarnya keputusasn MK tersebut. Dikatakannya, meski tanpa embel-embel RSBI atau label internasional, namun siswa akan tetap bisa belajar dengan baik. Guru di sekolah eks RSBI pun diminta untuk tetap semangat dalam mengajar anak didiknya.
"Tetap saja bagi orang tua tidak perlu khawatir, anak tetap sekolah seperti biasa. Belajarnya tetap. Guru juga harus tetap semangat. Tanpa RSBI, juga bisa jadi lebih baik," kata Nuh saat jumpa pers yang sama terkait pasca putusan MK atas pembatalan RSBI, sebagaimana dikutipdari sini 
Beberapa waktu sebelumnya, Mendikbud sangat begitu bersemangat untuk membela keberadaan RSBI/SBI. Bahkan secara terang-terangan, ia menaganggap tidak ada hal yang dilanggar atau tidak ada yang salah dengan pengembangan sekolah yang dimaksudkan untuk menjadikan bangsa Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional itu. [Baca: ApaSalahnya RSBI?].
MK sendiri memutuskan perkara RSBI ini setelah menjalani proses persidangan yang sangat panjang. Bahkan, pembacaan keputusannya sendiri dianggap oleh pemohon terkesan ditunda-tunda.
Sehingga, secara keseluruhan memakan waktu lebih dari satu tahun sejak pendaftaran perkara, pada Akhir Nopember 2011 oleh komponen masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP).
Di antara pertimbangan MK dalam membatalkan pasal 50 UU Sisdiknas yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan RSBI/SBI itu adalah adanya perlakuan diskriminasi di dunia pendidikan yang bertentangan dengan prinsip konstitusi, di mana negara harus memperlakukan secara sama bagi warga negaranya.
Pertimbangan lainnya, adalah terkait penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran di RSBI/SBI yang dinilai MK dapat menjauhkan pendidikan dari jati diri bangsa. *** [Srie]
Sumber:
http://www.srie.org/2013/01/rsbi-dibubarkan-ini-tanggapan-mendikbud.html

Mahkamah Konstitusi: RSBI Dinyatakan Bubar!


Srie, - RSBI Dibubarkan! Benar, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ini dinyatakan bubar oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, mengatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertujuan agar pemerintah membuat sekolah rintisan yang nantinya akan menjadi sekolah internasional.
Namun, lanjut Akil, keberadaan norma dalam pasal tersebut tidak memiliki penjelasan dalam pasal-pasal sebelumnya. Dikatakannya, UU Sisdiknas tidak memberikan penjelasan, tetapi tiba-tiba muncul pasal 50 ayat (3) itu, sehingga harus dibatalkan demi hukum.
“UU Sisdiknas itu tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba pasal itu muncul begitu saja, sehingga dibatalkan,” kata Akil, usai persidangan di MK, Selasa (8/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menambahkan, pembatalan pasal 50 itu kemudian berdampak pada status sekolah RSBI atau SBI yang kini tidak memiliki landasan kekuatan hukum. Artinya, kata dia, konsekuensinya RSBI atau SBI harus dibubarkan, dan kembali menjadi sekolah biasa.
“Konsekuensinya, (RSBI/SBI) ya harus dibubarkan. Menjadi sekolah biasa, tidak ada label internasionalnya,” tegas Akil.
Diskriminatif
Sidang MK yang dipimpin langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD itu menilai RSBI/SBI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi.
Dijelaskannya, hanya anak-anak orang kaya saja yang bisa masuk RSBI, dikarenakan biaya yang dikenakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa atau regular.
“Menurut Mahkamah, pembedaan perlakuan yang demikian, bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik. Apalagi, sama-sama sekolah milik pemerintah,” kata hakim konstitusi lainnya, Anwar Usman.
Bahasa Inggris, Jauhkan Jati Diri Bangsa
Keberadaan RSBI, juga dinilai hakim konstitusi telah berpotensi menjauhkan dunia pendidikan dengan  jati diri bangsa. Hal ini didasarkan pada fakta penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris sebagai pengantar dalam setiap jenjang pendidikannya.
Atas dasar alasan itu semua, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan  para pemohon untuk membatalkan pasal yang menjadi landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan RSBI/SBI.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud MD, saat membacakan amar putusannya yang dilanjutkan dengan pengetukkan palu sebanyak tiga kali.
Lama
Untuk diingat kembali, pembacaan putusan MK ini telah ditunggu sangat lama oleh para pemohon yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP). Mereka telah mengajukan permohonan tersebut sejak akhir Nopember 2011. [Baca: KAKP Desak MK Hentikan RSBI]
Saat itu, pemerhati pendidikan yang juga peserta aksi demo KAKP, Jimmy Pat, mengatakan, penyelenggaraan RSBI diyakini telah melanggar hak konstitusi sebagian warga negara dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.
“Pendidikan, yang sejatinya merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia dirancang dan dibatasi tidak untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini tercermin dengan adanya ketentuan mengenai RSBI,” kata Jimmy, sebagaimana pernah diberitakan di sini.
Sementara itu, pihak Kemendikbud sendiri menganggap tidak ada masalah dengan penyeklenggaraan RSBI/SBI, dan merasa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan pada pertengahan Februari 2012, bahwa adanya keluhan atau kekurangan yang dialamatkan pada RSBI/SBI adalah sesuatu yang wajar dan harus dibenahi, namun bukan untuk dibubarkan atau menghilangkannya.
“Opo salahe (apa salahnya) RSBI? Apa salah kita punya cita-cita memiliki sekolah bertaraf internasional (SBI)? Kalau perguruan tinggi ada visi world class, sekolah juga harus ada SBI,” kata Nuh saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/2/2012) malam, sebagaimana diberitakan di sini. 
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sempat melontarkan kritik terkait penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI/SBI. Dikatakannya, Indonesia perlu membuat sekolah bertaraf internasional sebagai bench marking. Namun Bahasa Inggris tak bisa dipakai untuk seluruh mata pelajaran.
"Mutunya yang harus bertaraf internasional, bukan semua mata pelajaran diinternasionalkan." kata Kalla, saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (17/3/2011), sebagaimana diberitakan  selengkapnya di sini. 
Hingga saat ini, masih ditunggu tanggapan resmi dari pemerintah atau pihak Kemendikbud usai keputusan MK yang membubarkan RSBI/SBI ini. Bagi masyarakat pada umumnya, keputusan MK tersebut akan dianggap sebagai membawa harapan yang lebih baik.
Sehingga, ke depannya  dunia pendidikan tidak tercipta pengkastaan lagi sebagaimana ditunjukkan secara jelas dan nyata pada keberadaan RSBI/SBI. [Baca:RSBI Ciptakan Pengkastaan dalam Pendidikan]. *** [Srie]

Sumber: http://www.srie.org/2013/01/mahkamah-konstitusi-rsbi-dinyatakan.html