Hasil penelitian United Nation Development Programe (UNDP)
pada tahun 2007 tentang Indeks Pengembangan Manusia menyatakan Indonesia berada
pada peringkat ke-107 dari 177 negara yang diteliti (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY=, diakses 7
Desember 2008). Indonesia memperoleh indeks 0,728. Dan jika Indonesia dibanding
dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam penelitian, Indonesia berada
pada peringkat ke-7 dari sembilan negara ASEAN. Salah satu unsur utama dalam
penentuan komposit Indeks Pengembangan Manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa
atau pendidikan bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber
daya manusia ini adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah.
Keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia juga dinyatakan
oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization
(UNESCO)-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus bidang pendidikan.
Menurut Badan PBB itu, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan pada tahun
2007 adalah 62 di antara 130 negara di dunia. Education development index (EDI)
Indonesia adalah 0.935, di bawah Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam
(0.965).
Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari
daya saing di tingkat internasional. Daya saing Indonesia menurut Wordl
Economic Forum, 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah
peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan
ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7.
Salah satu penyebab rendahnya mutu
pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya
profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar.
Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD
baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta
60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta
58,26 %.
Salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah
dengan mengadakan diklat sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi,
pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan
nasional akan meningkat pula.
Hakekat Sertifikasi
Ada yang berpendapat bahwa sejatinya
sertifikasi adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bahkan yang
lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi adalah akal-akalan pemerintah untuk
menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi hanyalah kata pembungkus agar tidak
menimbulkan kecemburuan profesi lain.
Pemahaman seperti itu tidak terlalu
salah sebab dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa
guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa
tunjangan profesi. Besar insentif tunjangan profesi yang dijanjikan
oleh UUGD adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.
Namun, persepsi seperti itu cenderung
mencari-cari kesalahan suatu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan nasional. Peningkatan kesejahterann guru dalam kaitannya dengan
sertifikasi harus dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional
, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses, kompetensi
lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiyaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Di samping itu, menurut Samami dkk. (2006:3), yang perlu disadari adalah
bahwa guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi,
diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi
standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam
mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang
meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi
hasil belajar siswa.
Implementasi
Sertifikasi
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar
profesional guru. Standar profesioanal guru tercermin dari uji kompetensi. Uji
kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio
merupakan pengakuan atas pengalaman profeisonal guru dalam bentuk penilaian
terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan
dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan
profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang
kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan.
Ternyata implementasi sertifikasi guru dalam bentuk
penilaian portofolio ini kemudian menimbulkan polemik baru. Banyak para
pengamat pendidikan yang menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam
rangka meningkatkan kinerja guru. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa
sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tak akan berdampak sama sekali
terhadap peningkatan kinerja guru, apalagi dikaitkan dengan peningkatan mutu
pendidikan nasional.
Apa yang menjadi keprihatinan banyak
pihak ini dapat dimaklumi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi dalam
bentuk penilaian portofolio tidak lebih dari penilaian terhadap tumpukan
kertas. Kelayakan profesi guru dinilai berdasarkan tumpukan kertas yang mampu
dikumpulkan. Padahal untuk membuat tumpukan kertas itu pada zaman sekarang
amatlah mudah. Tidak mengherankan jika kemudian ada beberapa kepala sekolah
yang menyetting berkas portofolio guru di sekolahnya tidak mencapai batas angka
kelulusan. Mereka berharap guru-guru tersebut dapat mengikuti diklat
sertifikasi. Dengan mengikuti diklat sertifikasi, maka akan banyak ilmu baru
yang akan didapatkan secara cuma-cuma. Dan pada gilirannya, ilmu yang mereka
dapatkan di diklat sertifikasi akan diterapkan di sekolah atau di kelas.
Hipotesis bahwa pelaksanaan sertifikasi
dalam bentuk penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap
peningkatan mutu pendidikan nasional terasa akan menjadi kenyataan bila
dibandingkan dengan pelaksanaan sertifikasi di beberapa negara maju, khusunya
dalam bidang pendidikan. Hasil studi Educational Testing Srvice (ETS) yang
dilakukan di delapan negara menunjukkan bahwa pola-pola pembinaan
profsesionalisme guru di negara-negara tersebut dilakukan dengan sangat ketat
(Samami dkk., 2006:34).
Sebagai contoh, Amerika Serikat dan
Inggris yang menerapkan sertifikasi secara ketat bagi calon guru yang baru
lulus dari perguruan tinggi. Di kedua negara tersebut, setiap orang yang ingin
menjadi guru harus mengikuti ujian untuk memperoleh lisensi mengajar. Ujian
untuk memperoleh lisensi tersebut terdiri dari tiga praksis, yaitu tes
keterampilan akademik yang dikenakan pada saat seseorang masuk program
penyiapan guru, penilaian terhadap penguasaan materi ajar yang diterapkan pada
saat yang bersangkutan mengikuti ujian lisensi, dan penilaian performance di
kelas yang diterapkan pada tahun pertama mengajar.Mereka yang memiliki lisensi
mengajarlah yang berhak menjadi guru.
Keterpurukan mutu pendidikan Indonesia
di dunia internasional memang amat memprihatinkan. Akan tetapi, keprihatinan
ini jangan sampai membuat kita putus harapan. Keterpurukan ini hendaknya
membuat kita sungguh-sungguh terdorong mencari jalan yang tepat, bukan dengan
cara-cara instan dan mengutamakan kepentingan pribadi.
Salah satu jalan yang ditempuh oleh
pemerintah dalam mengatasi mutu pendidikan yang rendah ini adalah dengan
meningkatkan kualitas gurunya melalui sertifkasi guru. Pemerintah berharap,
dengan disertifkasinya guru, kinerjanya akan meningkat sehingga prestasi siswa
meningkat pula. Namun dalam pelaksanaannya, sertifikasi dalam bentuk penilaian
portofolio memberi banyak peluang pada guru untuk menempuh jalan pintas. Hal
ini disebabkan profesionalisme guru diukur dari tumpukan kertas. Indikator
inilah yang kemudian memunculkan hipotesis bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam
wujud penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap kinerja
guru, apalagi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.
Di samping itu, berkaca pada
pelaksanaan sertifikasi negara-negara maju, terutama dalam bidang pendidikan,
peningkatkan mutu pendidikan hanya dapat dicapai dengan pola-pola dan proses
yang tepat. Pola-pola instan hanya akan menghambur-hamburkan dana dan waktu
menjadi terbuang percuma. Sedangkan apa yang menjadi substansi sama sekali
tidak tersentuh.
Sertifikasi tidak akan berdampak sama sekali terhadap
kinerja guru, memang baru sebuah hipotesis. Hipotesis ini memang harus
dibuktikan melalui sebuah penelitian. Akan tetapi, tidak ada salahnya
bila kita mengatakan sertifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan-atau
bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali-terhadap kinerja guru
berdasarkan indikator-indikator yang tampak di depan mata.
Sumber referensi : intanghina.wordpress.com




